Kopkar Dominasi 100 Koperasi Terbesar di Jakarta

Kopkar Dominasi 100 Koperasi Terbesar di Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Koperasi karyawan dari berbagai perusahaan swasta, BUMN hingga pegawai negeri masih mendominasi dalam jajaran 100 koperasi terbesar versi majalah PIP Pusat Informasi Perkoperasian), mengalahkan koperasi kredit, koperasi produsen dan koperasi pasar.

Hasil rating koperasi terbesar di DKI Jakarta itu diumumkan di Jakarta, Sabtu oleh Pemimpin majalah PIP, Irsyad Muchtar.

Koperasi Indosat terpilih sebagai koperasi terbesar dengan total omset mencapai Rp458,99 miliar, dan asetnya Rp193,61 miliar. Koperasi beranggotakan 4.200 orang itu mampu mengalahkan koperasi karyawan BUMN lainnya seperti Koperasi Karyawan Garuda.

Dari daftar 100 koperasi tersebut, ada 54 Kopkar yang masuk dalam daftar tersebut. Urutan kedua diikuti oleh koperasi kredit dan simpan pinjam sebanyak 19 koperasi, koperasi pasar 18, dua koperasi produsen yaitu Primer Koperasi Tahu Tempe (Primkopti) Jakarta Selatan dan Koperasi Mina Pantura Jaya, dan sisanya merupakan koperasi serba usaha.

Menurut Irsyad, kriteria sebagai koperasi terbesar berdasarkan dari besaran omset dan aset koperasi tersebut. Koperasi yang dinilai juga dibatasi hanya koperasi primer.

Meski Kopkar tercatat mampu mendominasi dalam daftar tersebut, posisi mereka dalam 10 besar masih bisa tersaingi oleh Koperasi Simpan Pinjam Kodanua dan Koperasi Keluarga Guru Jakarta yang usahanya meliputi simpan pinjam, SPBU, wartel, perdagangan dan agrobisnis. Kedua koperasi tersebut berhasil menyodok di posisi kedua dan kelima.

KSP Kodanua menjadi koperasi terbesar kedua dengan omset mencapai Rp222,966 miliar, sementara asetnya Rp65,8 miliar. Koperasi yang usahanya hanya di bidang simpan pinjam ini mempunyai 1.588 anggota dan 15.902 calon anggota.

Kodanua juga mampu menyaingi Primer Koperasi Angkatan Udara yang berada di urutan ketiga, dan Koperasi Astra Internastional yang ada di urutan empat.

Sementara Koperasi Keluarga Guru Jakarta yang berada di urutan lima mampu mengungguli kopkar BUMN dan perusahaan besar lainnya, seperti Primer Koperasi Polisi (urutan 6), Koperasi Pegawai Bulog (urutan 7), Koperasi Pegawai Peruri (urutan 8) dan Koperasi Karyawan Sosro (urutan 9).

Irsyad mengatakan, rating terhadap koperasi ini merupakan yang pertama kali diadakan. Majalah tersebut bertekad pada tahun depan akan membuat rating bagi seluruh koperasi Indonesia.

Dari 100 koperasi yang masuk rangking, total volume usahanya mencapai Rp2,3 triliun dengan total aset Rp2,28 triliun. Dari hasil rating itu juga terlihat perbedaan signifikan terhadap besaran omset dari rangking pertama yang mencapai Rp458,99 miliar dibandingkan dengan urutan paling bawah yang omsetnya hanya Rp1,575 miliar yang diduduki oleh koperasi Dekade Tiga.

Proses rating terhadap koperasi, menurut dia, memakan waktu lama sekitar enam bulan. Kesulitan terbesar adalah pencarian data. "Ini berbeda dengan rating perbankan yang datanya mudah diperoleh, karena adanya laporan keuangan yang wajib dibuat dan bisa diperoleh mudah," katanya.

Kondisi itu memaksa PIP untuk melakukan pencarian data secara gerilya, dengan mendatangi hampir setiap koperasi. "Ini bukan pekerjaan mudah. Banyak pengurus koperasi yang alergi terhadap publikasi," katanya.

Pertumbuhan Koperasi di Indonesia

Pertumbuhan Koperasi di Indonesia

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam. Untuk memodali koperasi simpan- pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari cuti ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja . Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Koperasi Unit Desa

KOPERASI UNIT DESA

(Koperasi Koperasi)

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan Dalam menjalankan usaha koperasi diarahkan pada usaha yang berkaitanlangsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Melihat kebutuhan anggota beraneka ragam, maka usaha
koperasi multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha,
misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan
pendidikan. Koperasi yang termasuk dalam multipurpose adalah Koperasi Unit Desa
(KUD).

KUD menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan salah satu kelembagaan agribisnis dalam mendukung pengembangan system agribisnis di pedesaan. Agar KUD dapat melakukan peranannya dengan baik, maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesarbesarnya bagi anggotanya, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lainnya. Pengelolaan yang dimaksud adalah seluruh komponen yang ada dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, keuangan, personil, pembelian, system informasi manajemen dan organisasi.
faktor-faktor yang berpengaruh yang dibentuk oleh faktor internal, yakni faktor peran serta anggota, aktivitas dan sumber daya manusia serta faktor eksternal terhadap kinerja KUD. Ini dapat diinterpretasikan bahwa peran serta anggota merupakan faktor penentu terhadap kinerja KUD di Provinsi Bali. Berarti pada setiap kegiatan pengelola harus melibatkan anggota secara aktif jika ingin KUD berhasil, seperti membuat perencanaan, meningkatkan modal koperasi dengan cara meningkatkan partisipasi anggota dalam proses pemupukan modal, dll. Pada dasarnya orang masuk suatu badan usaha dengan tujuan mendapatkan manfaat. Pengurus KUD harus menunjukkan manfaat masuk KUD kepada para anggota dan masyarakat dengan melakukan tindakan nyata seperti merealisasikan pembagian SHU pada saat RAT dan menunjukkan distribusi SHU ke simpanan sukarela sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan kepada KUD. Faktor aktivitas berupa perputaran modal kerja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas manajemen KUD di Provinsi Bali dalam mencetak nilai penjualan dengan mengunakan modal kerja serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan. Karenanya periode perputaran modal kerja dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas.Namun perlu diingat bahwa makin pendek periode perputaran modal kerja berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Sebaliknya makin panjang periode perputaran modal kerja berarti makin lambat perputarannya atau makin rendah tingkat perputarannya sehingga dapat menurunkan keuntungan. Rasio perputaran rata-rata piutang (PRrP) menunjukkan cepat lambatnya piutang dapat ditagih, di mana kondisi aktual di KUD masih banyak piutang usaha.

karena terlalu lama pelunasannya seperti tagihan rekening listrik di beberapa KUD yang mana pembayaran listrik ditalangi oleh KUD. Piutang Kredit usaha tani/kredit ketahanan pangan mengakibatkan lamanya aktiva mengendap pada piutang usaha yang memperlambat berputaran modal kerja pad akhirnya menurunkan memperoleh keuntungan pada suatu periode tertentu. Hal ini akan mempunyai dampak terhadap efektivitas manajemen KUD di Provinsi Bali dalam mencetak nilai penjualan dengan mengunakan total modal kerja, serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan. KUD di Provinsi Bali efektif mencetak nilai penjualan dengan mengunakan total modal kerja, serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan, jika cepatnya periode perputaran modal kerja akan meningkatkan keuntungan. Sebaliknya kurang efektif mencetak nilai penjualan dengan mengunakan total modal kerja, serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan, jika lambat periode perputaran modal kerja dan rendahnya keuntungan. Dengan kata lain efektif tidaknya KUD di Provinsi Bali mengunakan total modal kerja perusahaan untuk memperoleh keuntungan sangat tergantung pada faktor cepat atau lambatnya periode perputaran modal kerja. Kualitas sumber daya manusia KUD meliputi manajer, pengawas, dan karyawan merupakan faktor penentu keberhasilan KUD. Makin tinggi kualitas SDM KUD, maka kemungkinan berhasil makin tinggi, berarti kinerja KUD akan semakin bagus. Namun kualias SDM KUD di Bali belum sesuai dengan harapan, karena sulitnya mendapatkan karyawan yang suka bekerja untuk KUD dengan ”upah/gaji” yang wajar. Pendidikan yang relatif rendah juga menyebabkan sulitnya mendidik mereka untuk mampu memahami persoalan-persoalan tataniaga serta memperhitungkan kondisi-kondisi daerah kerjanya.